Bagi guru yang pada formulir pernyataan kesediaan tidak tercantum LPTK-nya artinya guru yang bersangkutan adalah peserta cadangan. Silakan melakukan konfirmasi bersedia saja dan cek kembali SIMPKB Saudara terkait penetapan peserta.

Untuk lapor diri adalah kewenangan masing-masing LPTK. Silakan menghubungi LPTK yang bersangkutan.

Sesuai dengan Surat Edaran Ditjen GTK Kemdikbud Nomor 3223/B2/GT.03.15/2021, Seleksi Administrasi Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 4 Tahun 2021 diperuntukkan bagi guru yang telah lulus Seleksi Akademik (Pretes) pada tahun 2019 tetapi belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan 2020-2021.

Ada beberapa hal yang membuat Ajuan ditolak permanen, salah satunya SK yang diminta tidak sesuai dengan persyaratan.

Untuk ajuan yang dapat diperbaiki, contohnya dokumen yang diunggah kurang terbaca dengan jelas.

Silakan dibuka Permendikbud No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Jika status administrasi Saudara di SIMPKB tertulis "Ditolak dengan Perbaikan", maka silakan lakukan perbaikan terkait berkas yang ditolak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Jika status administrasi Saudara di SIMPKB tertulis "Ditolak Permanen", maka Saudara tidak dapat  memperbaiki berkas yang ditolak. Saudara dapat  mengikuti Seleksi Administrasi lagi di lain waktu apabila Seleksi Administrasi sudah dibuka kembali.

1. Coba dicek di dapodik apakah seluruh nama siswa dan pendidik sudah tertulis dengan baik. Jika sudah silakan direset terlebih dahulu.

2. Jika nama belum tertulis dengan baik mohon diperbaiki penulisannya. Setelah itu dilaporkan pada admin dapodik yang di Pusat supaya dicek akun belajarnya.

SK Pengangkatan/Kenaikan Pangkat 2 (dua) tahun terakhir (2019/2020 dan 2020/2021) untuk guru PNS SK Kenaikan Pangkat yang didapatkan 2 tahun terakhir ini yang masih berlaku. Apabila selama 2 tahun Saudara tidak naik pangkat, maka boleh melampirkan SK PNS nya.

Bapak dan Ibu, untuk permasalahan remap akun, bisa diarahkan gurunya untuk lapor sendiri dari akunnya, bisa mengacu kepada panduan ini:

https://bantuan.simpkb.id/books/panduan-kelola-simpkb-guru/ch01/1-4-membuat-laporan-kendala.html

Silakan berkenan memantau akun Sim PKB mulai tanggal 26 Juni 2021. Apabila diminta untuk mengunggah berkas, berarti Saudara berkesempatan mengikuti Seleksi Administrasi untuk calon peserta PPG angkatan 3 tambahan dan angkatan 4.

Jika tidak ada, mohon maaf, kebijakan lebih lanjut terkait PPG dalam Jabatan belum kami terima dari Ditjen GTK Kemdikbud, sehingga kami belum dapat  menjawab lebih lanjut.

Kalau tidak melakukan konfirmasi "bersedia", akan ditempatkan di angkatan berikutnya. Kalau sudah konfirmasi "bersedia" setelah itu membatalkan, maka tidak akan ditempatkan lagi di tahun ini.

Permasalahan terkait No. UKG  Saudara (terkoneksi dapodik dan tidak), waktu pemberkasan LPMP sudah menginstruksikan ke Dinas untuk mendata. Jadi, bagi guru yang memiliki kasus demikian seharusnya menghubungi Dinas untuk di data untuk dikecualikan saat seleksi administrasi kemaren.

PPG Daljab 2021 dilaksanakan dalam beberapa angkatan. Apabila tidak masuk angkatan 1 atau 2 maka akan diplot ke angkatan yang lainnya.

Penetapan peserta per-angkatan adalah kewenangan Ditjen GTK Kemdikbud selaku penanggung jawab program PPG Daljab. Jadi, pada saatnya nanti Ditjen GTK yang akan mengumumkan di laman SIMPKB masing-masing.

Silakan dibuka Permendikbud No. 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan (termuat pula prioritas penetapan peserta PPG Daljab). Tambahan satu lagi yaitu tergantung juga pada kesiapan kelas oleh LPTK.

Silakan diikuti sesuai Surat Edaran Ditjen GTK No. 0761/B2/GT/2021 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Tahun 2021. Segala infromasi mengenai pelaksanaan PPG akan diinfromasikan di laman https://ppg.kemdikbud.go.id/ 

Data yang masuk di sistem tidak berurutan. Jadi, Tim Verifikator melakukan verifikasi secara acak atau tidak berdasarkan urutan ajuan. Tim Verifikator mengusahakan sebelum batas waktu penutupan pemberkasan, semua ajuan sudah terverifikasi. Proses upload dan perbaikan akan berlangsung antara tanggal 22 Februari s.d. 7 Maret 2021. Selama rentang waktu tersebut kami sarankan untuk selalu memantau akun SIMPKB masing-masing, sehingga Saudara mengetahui apabila diminta untuk perbaikan berkas.

Informasi tersebut salah, mohon diabaikan saja informasi yang tidak dapat  dipertangungjawabkan seperti itu. Kewenangan pelaksanaan PPG sepenuhnya berada di Ditjen GTK Kemdikbud. LPMP hanya membantu pelaksanaan PPG. Segala informasi ataupun kebijakan terbaru akan diumumkan secara resmi oleh Ditjen GTK Kemdikbud. Saat ini kebijakan paling terbaru yang keluar adalah Surat Edaran Ditjen GTK No. 0422/B2/GT/2021.

Untuk guru yang statusnya dinyatakan "Belum Lulus Seleksi Administrasi", maka otomatis di akun SimPKB tidak ada pemberitahuan untuk mengikuti seleksi administrasi atau tidak muncul menu unggah berkas. Karena memang seleksi administrasi yang saat ini sedang berjalan bagi yang belum lulus seleksi administrasi belum bisa diikut sertakan.

Untuk menu unggah berkas ijazah sedang disiapkan. Selalu pantau akun SIMPKB-nya, apabila menu unggah berkas sudah muncul silakan untuk melakukan perbaikan segera

Sesuai surat edaran Ditjen GTK No. 0422/B2/GT/2021, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Pelaksanaan PPG Daljab Tahun 2021 akan diumumkan tanggal 15 Maret 2021.

Jika ada berkas yang keliru akan muncul pemberitahuan di akun SIMPKB Saudara dengan status berkas dikembalikan. Proses upload dan perbaikan akan berlangsung antara tanggal 22 Februari s.d. 7 Maret 2021. Selama rentang waktu tersebut kami sarankan untuk selalu memantau akun SIMPKB masing-masing, sehingga Saudara mengetahui apabila diminta untuk perbaikan berkas.

Mohon untuk ditunggu, proses verifikasi dan seleksi dilakukan oleh tim verifikator. Silakan untuk dicek secara berkala.

Tim Verifikator Pusat akan melakukan verifikasi dan seleksi data sesuai antrian ajuan yang masuk bukan sesuai tahun lulus pretest-nya.

Silakan diisi berdasarkan minat Saudara saja, itu hanya sebatas survei tidak bisa dijadikan acuan penempatan LPTK Saudara nanti.

Terkait TMT yang berbeda antara Dapodik dan SIMPKB tidak menjadi masalah, karena tim verifikator pusat sudah memiliki data lulusan pretes 2017, 2018 dan 2019 yang nantinya akan digunakan sebagai data pembanding dan referensi.

Data SIMPKB tidak bisa diubah kecuali melalui Dapodik. Silakan dilakukan perbaikan oleh OpS (Operator Sekolah) dan jangan lupa melakukan sinkron.

PPG dilaksanakan sesuai mapel yang diikuti saat pretes, dan secara teknis perubahan bidang studi PPG tidak mungkin dilakukan.

Pembagian tugas mengajar bisa dalam bentuk per semester maupun per tahun. Cukup scan dan upload pada bagian konsideran SK dan halaman dimana nama Saudara tercantum, jangan lupa untuk men-highlight (stabillo) nama Saudara. Silakan upload SK Pembagian Tugas tahun 2018/2019 dan 2019/2020, untuk menunjukkan bahwa Saudara benar aktif mengajar dalam 2 tahun ini.

Memang dari sistemnya belum bisa mengajukan berkas hanya baru bisa mengunggah berkas. Silakan dicoba lain waktu.

6000 + 3000 = 9000 adalah jumlah minimal materai. Jadi, kalau tidak ada materai 3000 boleh menggunakan materai 6000 dan 6000 atau 1 materai 10000.

Semua berkas diunggah di SimPKB dengan format PDF ukuran maksimal 1,5 MB.

Data tersebut menunjukkan hasil Seleksi Akademik PPG Daljab 2019 yang mana Saudara tidak mengikutinya karena sudah mengikuti dan lulus tahun sebelumnya, maka tertulis tidak lulus tes akademik.

Permasalahan terkait No. UKG Saudara (terkoneksi dapodik dan tidak), LPMP sudah meminta ke Dinas Pendidikan untuk mendata. Silakan untuk menghubungi Dinas Pendidikan untuk di data.

Seleksi administrasi bagi calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2021 hanya diperuntukkan:

1. Bagi guru yang telah lulus seleksi akademik pada tahun 2019

2. Verifikasi dan validasi ulang bagi guru yang telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2017 dan 2018, namun belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2020.

Jadi, bagi guru yang sudah lulus seleksi akademik 2017 dan 2018 namun belum lulus seleksi administrasi tidak bisa mengikuti seleksi administrasi tersebut.

Saudara telah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, silakan untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang. Info lebih lanjut, silakan dibuka laman ppg.kemdikbud.go.id

SK Pengangkatan pertama yang diminta adalah SK Pengangkatan Pertama kali menjadi guru apapun statusnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah Saudara sudah menjadi guru/belum pada tahun 2015 (lihat persyaratan poin A.1.d Surat Ditjen GTK No. 2830/B2/GT.03.15/2021).

SK pengangkatan yang diakui untuk guru non-PNS sekolah negeri adalah yang minimal ditandatangani oleh Kepala Dinas.

SK Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir bagi yang bukan PNS di sekolah negeri redaksinya boleh apapun asal ditSaudaratangani minimal Kepala Dinas dan masih berlaku atau tidak kadaluarsa yaitu memenuhi syarat 2019/2020 dan 2020/2021.

Status Saudara di sergur adalah Belum Lulus Seleksi Administrasi, maka tidak bisa ikut pemberkasan saat ini.

Yang harus dilakukan guru yang dinyatakan Belum Lulus Seleksi Administrasi adalah menunggu kebijakan dari Dirjen GTK Kemdikbud selaku penanggungjawab program PPG Daljab. Semua informasi akan secara aktif dan langsung diinformasikan kepada Dinas Pendidikan terkait dan Dinas dipastikan akan berupaya mensosialisasikan kebijakan terbaru yang ada kepada guru terkait.

Untuk saat ini pelaksanaan seleksi tersebut belum diketahui waktunya. Akan ditentukan oleh Dirjen GTK Kemdikbud selaku penanggungjawab PPG Daljab.

Semua informasi akan secara aktif dan langsung diinformasikan kepada Dinas Pendidikan terkait dan Dinas dipastikan akan berupaya mensosialisasikan kebijakan terbaru yang ada kepada guru yang terkait.

TMT menjadi guru adalah saat pertama kali menjadi guru apapun statusnya. Untuk mengubah data di SimPKB silakan menghubungi Dinas.

Mohon lampirkan tangkapan layar status pengajuan NUPTK dari laman vervalptk agar kami dapat  menganalisis.

Akan ditindaklanjuti oleh tim Verifikasi NUPTK LPMP sesuai dengan antrian data yang masuk dari Dinas.

Tidak ada proses buka tutup dalam pengelolaan NUPTK.

Silakan di buka link https://s.id/pengajuanNUPTK

Petunjuk pelaksanaan pengajuan NUPTK

Approval pertama pengajuan NUPTK adalah Dinas. Untuk meminta approval oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, biasanya harus datang langsung dengan membawa surat pengantar dari cabang dinas setempat.

Pengajuan NUPTK Saudara berstatus "ANTRIAN", artinya belum di approve Dinas. Silakan menghubungi Dinas Pendidikan.

Jika tampilan status pengajuan NUPTK tertulis "UPLOAD ULANG BERKAS (ANTRIAN PUSAT)" artinya ada unggahan yang kurang tepat, silakan unggah ulang.

Pengajuan NUPTK Saudara ditolak oleh LPMP.

Silakan klik di tulisan "DITOLAK LPMP/BPPAUD" untuk mengetahui alasan penolakan.

Upload ulang kembali berkas sesuai dengan alasan penolakan di vervalptk.

Pengajuan NUPTK Saudara ditolak oleh Dinas.

Silakan klik di tulisan "DITOLAK DINAS" untuk mengetahui alasan penolakan.

Upload ulang kembali berkas sesuai dengan alasan penolakan di vervalptk.

Pengajuan NUPTK Saudara ditolak oleh PDSPK.

Silakan klik di tulisan "DITOLAK PUSAT" untuk mengetahui alasan penolakan.

Upload ulang kembali berkas sesuai dengan alasan penolakan di vervalptk.

Menurut vervalptk, status pengajuan NUPTK Saudara tertulis "DISETUJUI LPMP/BPPAUD" yang berarti telah diapprove oleh LPMP dan sekarang berada di antrian PDSPK pusat.

Penerbitan NUPTK menjadi kewenangan PDSPK, untuk menghubungi PDSPK silakan melalui ULT Kemdikbud melalui laman ult.kemdikbud.go.id

Secara sistem memang belum ada di vervalptk.

Solusinya, silakan Saudara mengirimkan email yang berisikan data NPSN, NUPTK yang double (mana yg dipakai sertifikasi dan mana yang terinput di dapodik).

Silakan kirim email ke:

NPSN.pdspk@kemdikbud.go.id

Beri subjek berita sesuai permintaan Saudara.

Data yang masuk ke LPMP terkait pengajuan NUPTK berasal dari 35 Dinas Kab/Kota di Jawa Tengah. Lama waktu approval di LPMP tidak dapat  ditentukan melihat jumlah pengajuan setiap harinya berbeda-beda. LPMP melakukan approval sesuai antrian data yang masuk dari Dinas.

SK yang memiliki batas waktu harus dipastikan tidak kadaluarsa masa berlakunya.

Selama guru yang bersangkutan terdata di dapodik, silakan mengajukan NUPTK melalui verval ptk lewat operator sekolah.

Apabila guru tersebut tidak terdaftar di dapodik atau berasal dari lingkungan Kementrian Agama, silakan mengajukan NUPTK melalui admin Kemenag.

Proses pengajuan NUPTK harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama di approve Dinas, kemudian lanjut approval LPMP, dan yang terakhir yang berwenang untuk menerbitkan NUPTK adalah PDSPK Kemdikbud. Jika di dapodik belum muncul NUPTK-nya, dapat  diartikan bahwa proses pengajuan NUPTK Saudara belum sampai pada tahap akhir yaitu penerbitan NUPTK oleh PDSPK.

Status pengajuan NUPTK dapat  dipantau di sistem vervalptk melaui operator sekolah.

Jika status tertulis "ANTRIAN", artinya belum di approve Dinas, maka silakan menghubungi Dinas.

Jika status tertulis "DISETUJUI DINAS", artinya sudah diapprove Dinas dan sedang dalam antrian approve LPMP/BPPAUD DIKMAS.

Jika status tertulis "DISETUJUI LPMP/BP PAUD", artinya sudah di approve LPMP/BPPAUD, maka tinggal menunggu penerbitan. Penerbitan NUPTK menjadi kewenangan PDSPK Kemdikbud, untuk menghubungi PDSPK bisa melalui ULT Kemdikbud melalui laman ult.kemdikbud.go.id

Lulusan program khusus (salah satunya SM3T) dapat  mengajukan NUPTK sesuai dengan JUKLAK pengajuan NUPTK 2019 termasuk melampirkan SK dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Walaupun pengajuan secara bersamaan dan dalam sekolah yang sama, tetapi data yang masuk ke sistem belum tentu berurutan. Hal ini dikarenakan bisa jadi guru di sekolah lain mengajukan NUPTK pada waktu yang sama.

Menurut vervalptk, pengajuan NUPTK Saudara telah diapprove oleh Dinas dan sekarang berada di antrian BP Paud-Dikmas.

Approval NUTPK untuk jenjang Paud atau TK adalah kewenangan BP Paud-Dikmas. LPMP hanya melakukan approval pengajuan NUPTK untuk jenjang Dikdas dan Dikmen saja. Silakan menghubungi BP Paud-Dikmas.

Untuk menghubungi PDSPK bisa melalui ULT Kemdikbud , melalui laman ult.kemdikbud.go.id

Yang memiliki Database Arsip NUPTK adalah PDSPK Pusat. Jadi, jika ada kesalahan data di info GTK pada menu bagian Status NUPTK pada Database Arsip NUPTK silakan melapor ke PDSPK Pusat. Untuk menghubungi PDSPK bisa melalui ULT Kemdikbud melalui laman ult.kemdikbud.go.id

Untuk approval pengajuan NUPTK di Dinas biasanya datang di tempat karena perlu verifikasi langsung dengan menunjukkan berkas asli. Silakan konsultasikan dengan cabang dinas wilayah sekolah Saudara.

Pendidikan Profesi Guru dapat  diikuti oleh Guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki dokumen kepegawaian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang diberikan kewenangan. Untuk mengetahui Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberi kewenangan silakan menghubungi Pemerintah Daerah tempat Saudara mengajar.

Untuk mengganti kode mapel sertifikasi di info GTK, silakan menghubungi admin simtun dinas, provinsi LPMP tidak mempunyai akun atau akses di simtun.

Salah nama pada SIMPKB, padahal Dapodik sudah benar. Untuk LPMP tidak menjadi admin PKB. Silakan hubungi ult.kemdikbud.go.id

Penerbitan NRG PPG Prjabatan tidak melalui LPMP. NRG dapat  diurus melalui Operator Sim Konversi di Dinas. Silakan melapor ke Dinas.

Penetapan dan publikasi hasil seleksi adalah sepenuhnya kewenangan dirjen GTK Kemendikbud.

Sertifikat pendidik didapatkan dengan mengikuti PPG.

Untuk mengikuti PPG dalam Jabatan, langkah pertama adalah mengikuti Seleksi Akademik (pretes) dan lulus. Untuk saat ini pelaksanaan seleksi tersebut belum diketahui waktunya. Semua informasi akan secara aktif dan langsung diinformasikan kepada Dinas Pendidikan terkait dan Dinas dipastikan akan berupaya mensosialisasikan kebijakan terbaru yang ada termasuk pengadaan Seleksi Akademik (Pretes) PPG dalam Jabatan.

Bagi yang tercatat sudah memiliki sertifikat pendidik dapat  menghubungi Dinas Pendidikan untuk dikecualikan dengan menjelaskan alasan permintaan pengecualian.

Kami sampaikan beberapa hal terkait pertanyaan Saudara :

1. Penanggungjawab Sertifikasi Guru untuk saat ini adalah Dirjen GTK Kemendikbud. Artinya, segala keputusan dan kebijakan menjadi kewenangan lembaga tersebut.

2. LPMP hanya melaksanakan tugas membantu Dirjen GTK dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru.

3. Hingga saat ini, belum ada keputusan dari Dirjen GTK terkait kelanjutan guru yang belum lulus UTN.

4. Yang dapat dipastikan adalah guru terkait tidak akan kehilangan haknya mendapatkan sertifikat pendidik. Hanya alur keikutsertaannya yang belum dapat dipastikan.

5. Semua informasi akan secara aktif dan langsung diinformasikan kepada Dinas Pendidikan terkait dan Dinas dipastikan akan berupaya mensosialisasikan kebijakan terbaru yang ada kepada guru yang terkait.

Apabila yang dimaksud sebagai "Tunjangan Serdik" adalah TUNJANGAN PROFESI GURU, ketentuan penyaluran TPG bagi guru Non PNS diatur pada Persesjen Kemendikbud No. 10 tahun 2018.

Proses Pencairan Tunjangan Profesi Guru tidak melalui LPMP. Silakan melapor ke Dinas.

Saat guru sudah melakukan konfirmasi kesediaan menjadi peserta, maka kewenangan menentukan kelanjutan studi berada di LPTK, tidak lagi di LPMP atau Dirjen GTK. Artinya, peserta dengan kategori di atas, silakan melakukan komunikasi dengan LPTK untuk kejelasan status studinya. Tetapi dari informasi yang kami dapatkan, status kepesertaan tidak hilang, hanya belum ditentukan Kapan akan melanjutkan proses PPGnya.

Sebelumnya kami luruskan beberapa hal:

1. Jalur PPG secara resmi hanya ada 2, PPG Prajabatan (mandiri) dan PPG Dalam Jabatan.

2. Perbedaannya antara lain pada penyelenggara. PPG Prajabatan (mandiri) langsung dibawah Dirjen Dikti Kemdikbud, sedangkan PPG Dalam Jabatan dibawah Dirjen GTK Kemdikbud. Dengan demikian LPMP tidak terlibat dalam pelaksanaan PPG Prajabatan (mandiri).

3. Lama studi PPG Dalam Jabatan kurang lebih 4-5 bulan. Itupun tidak sepenuhnya meninggalkan tempat tugas.

4. Lama studi PPG Prajabatan (mandiri) 2 semester (hampir 1 tahun) dan sepenuhnya dituntut meninggalkan kegiatan mengajar karena diperlakukan sepenuhnya sebagai mahasiswa. Batas usia PPG Parjabatan (mandiri) maksimal 34 tahun.

Jadi, terkait regulasi diatas, silakan berkonsultasi dengan BKD dan Dinas. Karena lama studi kedua pola PPG tersebut sangat jauh berbeda.

Prinsip utama pemilihan jurusan dalam PPG adalah linier dengan ijazah S1. Tabel linearitas akan diumumkan pada saat dibuka pendaftaran untuk seleksi akademik.

Seluruh proses PPG dalam Jabatan tidak melibatkan MGMP. Cukup melakukan login dengan akun SimPKB, informasi telah tercantum pada aplikasi tersebut.

Setelah tahapan penetapan peserta, kewenangan pelaksanaan PPG berada di LPTK. Silakan konfirmasikan persyaratan tersebut kepada LPTK saat lapor diri.

Perubahan status kepegawaian guru di dapodik hanya bisa di ubah oleh admin dapodik dinas. Silakan melapor ke Dinas Pendidikan.

LPMP tidak memiliki akun untuk memperbaiki data peserta didik. Perbaikan data peserta didik di dapodik adalah kewenangan dinas.

Silakan menghubungi Dinas Pendidikan.

Silakan menghubungi Dinas Pendidikan terkait dengan tarik atau mutasi PTK.

Reset Akun Bendahara BOS hanya bisa dilakukan oleh Admin Dinas.

Silakan menghubungi Dinas Pendidikan.

Di dapodik apakah status kepegawaian sudah CPNS?

Lakukan verval arsip PTK, jika di verval arsip tidak ada namanya maka silakan email ke NPSN.pdspk@kemdikbud.go.id untuk permasalahan di atas dan diberi subjek permasalahan.

Reset akun SIM PKB adalah wewenang Dinas Pendidikan, silakan menghubungi Dinas Pendidikan.

Pengajuan NISN adalah kewenangan kemdikbud. Silakan menghubungi ULT Kemdikbud melalui laman ult.kemdikbud.go.id

Perbaikan rombel peserta didik di dapodik adalah kewenangan dinas.

Kewenangan terkait syarat pengajuan masuk dapodik adalah sepenuhnya kewenangan dari Dinas atau Pemda setempat. Silakan menghubungi Dinas atau Pemda.

Silakan dibuka https://s.id/pedomanusulpak4bkeatas

(Pedoman Pengajuan Usul PAK Guru IVb ke atas)

Berkas usul pengajuan Penilaian Angka Kredit (PAK) yang sudah lengkap dapat  dikirimkan ke LPMP Jawa Tengah Jl. Kyai Mojo Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang melalui PO BOX 8543/SMBM.

Berkas yang telah masuk ke tim sekretariat PAK, akan diikutkan ke penilaian terdekat.

Adapun jadwal penilaian PAK menunggu jadwal dari GTK Kemdikbud.

Untuk warna cover tidak ada ketentuannya.

Sesuai peraturan, mulai tahun 2016 PKG menggunakan model 360° dengan tambahan suplemen dari unsur teman sejawat, siswa, dan orang tua siswa. Khusus untuk guru produktif SMK ditambah dengan unsur DuDi.

Jumlah angket kusioner (unsur penunjang) untuk Penilaian Kinerja Guru (PKG) masing-masing guru apabila jumlah guru banyak rata-rata kuesioner untuk 10 orang. Tapi jika jumlah gurunya sedikit cukup 3. Filosofinya 27 % dr jumlah guru. maka itu dibulatkan. Jadi intinya jumlah kondisional saja.

Kegiatan yang termasuk diklat fungsional :

- Kursus

- Pelatihan

- Penataran

(dengan durasi minimal 30 jam pelajaran)

Penyelenggara Diklat Fungsional adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemda melalui lembaga diklat yang ditunjuk seperti :

1. P4TK

2. LPMP

3. LP2KS

4. Badan Diklat Daerah

5. Lembaga Diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau pemda.

Alamat PO BOX yang benar adalah PO BOX 8543/SMBM.

Hasilnya dapat  diunduh di epak.gtk.kemdikbud.go.id

1. berkas yang dikirim cukup rangkap 1 saja

2. bukti fisik PTK dan jurnal harus asli

3. RPP tidak perlu dilampirkan

4. PAK Tahunan sebaiknya dibuat setiap tahun, dan dilampiri minimal 1 karya ilmiah

5. Jika PAK Tahunan yang lalu belum di buat, maka bisa sekalian diajukan untuk 2 tahun

6. Seharusnya SK Jabatan Fungsional Guru harus dilampirkan pada usul PAK, tetapi jika Bapak/Ibu belum punya, tidak dilampirkan tidak apa-apa

7. SK Jabatan Fungsional diusulkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing

8. Mohon maaf, berkas yang sudah dikirimkan ke kami tidak dapat diambil lagi, karena setiap periode penilaian berkas yang masuk berjumlah ratusan. Oleh karena itu, setiap mengirimkan berkas, guru yang bersangkutan harus mempunyai arsip

Jika statusnya ijin belajar, jarak sekolah dengan universitas S2 tidak boleh lebih dari 60 km.

Sesuai Permenpan RB No 16 Tahun 2019 dan Permendiknas No 35 Tahun 2010, setiap guru wajib membuat PAK Tahunan dan minimal 1 karya ilmiah setiap tahunnya.

PTK baru harus diseminarkan.

Mulai tahun 2019 HPAK memang sudah tidak dikirim melalui surat menyurat lagi, guru ybs hanya mengunduh melalui epak.gtk.kemdikbud.go.id

HPAK hasil unduhan sudah ada barcode yang menunjukkan legalitasnya, jadi tidak memerlukan tandatangan pejabat.

Silakan mengajukan DUPAK dengan dilampiri HPAK tersebut.

Saat ini PAK masih dalam proses verifikasi dan penandatanganan di Dirjen GTK Jakarta, estimasi prosesnya kemungkinan sekitar 2-3 bulan. PAK nanti akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing.

Apabila nanti sudah menerima PAK, silakan Bapak mengajukan klarifikasi PAK dan SK Jabatan Fungsional ke BKD melalui dinas pendidikan setempat. Selanjutnya dapat  mengajukan berkas kenaikan pangkat. Info lebih jelas mengenai berkas dan syarat-syarat kenaikan pangkat, dapat  menghubungi Dinas Pendidikan.

Publikasi ilmiah yang dapat memperoleh angka kredit:

1. Best practice memiliki angka kredit

2. PTK yang pernah ditolak dalam PAK tahunan dapat  direvisi sesuai saran dan arahan tim penilai dan dapat  diusulkan kembali

3. PTK yang telah direvisi dapat dikirim ke LPMP melalui pengajuan DUPAK baru dengan dilengkapi berkas kelengkapannya

Sekaligus diajukan semua saja, dari tahun 2017 s.d 2019. Walaupun PAK Tahunan, tetap dilampiri minimal 1 karya ilmiah.

Penilaian angka kredit untuk sementara ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Jika berkas usul PAK sudah siap sebaiknya segera dikirim saja ke LPMP Jateng melalui PO BOX 8543/SMBM karena penilaian angka kredit dapat  dilaksanakan sewaktu-waktu.

Untuk PKG tidak perlu disertakan karena sudah dinilai dan nilai AKK sudah lebih. Sementara untuk SKP, dapat  melampirkan SKP tahun lalu. Jika sudah siap, berkasnya dapat  segera dikirim dan akan dikutkan pada penilaian terdekat.

Jika status di epak tertulis memerlukan revisi, maka yang harus Saudara lakukan adalah menunggu Surat dari Ditjen GTK Kemdikbud yang berisi hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/revisi. Surat tersebut akan dikirim ke alamat sekolah Saudara. Setelah Saudara mendapat  surat tersebut, maka Saudara segera menyiapkan berkas yang diminta kemudian mengirimkan berkas tersebut ke alamat yang tersebut di surat.

Untuk Aplikasi PMP 2019 ditutup tanggal 13 oktober 2020 dan menunggu aplikasi PMP 2020 Pemetaan  Covid 19.

Lakukan HAPUS DATA dengan acara:

⇨Pilih baris GTK Tersebut

⇨klik pilihan menu pada responden (ditandai garis tiga yang berada disebelah kanan)

⇨Pilih "Hapus" >> OK

Catatan: permasalahan ini akan teratasi pada aplikasi yang dirilis tahap berikutnya

Untuk aplikasi 2019 apakah sudah di unistall dan coba lakukan instalasi dengan donwload prefill.

Pastikan kode reg, user dan password sama dengan dapodik dan di ketik jangan copas. Bersihkan pmp 2019 yang lalu.

Silakan mengikuti langkah2 yang ada di: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

Mohon maaf, bimtek sudah dilaksanakan. Bapak/Ibu dapat  mengakses rekaman sosialisasi melalui https://www.youtube.com/c/LPMPJATENGOFFICIAL. Adapun materi dapat  diakses di https://lpmpjateng.go.id/qa-model/.

Dipersilakan untuk mengajukan surat permohonan penambahan pendampingan kepada kepala LPMP Jawa Tengah.

Aplikasi untuk sementara belum bisa digunakan, masih proses pengembangan.

Sekolah tersebut tidak akan mendapat hasil audit, dimana itu bisa dijadikan dasar untuk perencanaan pemenuhan mutu pendidikan.